Infrastruktur,APBN 2017 dan Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Maju

Sudah lima bulan Sri Mulyani menduduki posisi Menkeu di pemerintahan Presiden Jokowi, setelah di “bajak” dari jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Selama menjabat kembali setelah sebelumnya juga di posisi yang sama di pemerintahan Presiden SBY, tentu Menteri Sri merasakan perbedaan yang sangat besar.Dulu realisasi penerimaan negara hampir selalu lebih besar dari belanja negara, sehingga uang di kas negara selalu ada dan tidak berasal dari utang.

Pada saat ini yang terjadi sebaliknya, realisasi penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara, sehingga terjadi defisit anggaran. Untuk menutup defisit anggaran ini pemerintah  bersama Kemenkeu berupaya melakukan terobosan dengan meningkatkan realisasi penerimaan negara  (salah satunya lewat tax amnesty), mengurangi dan mencabut subsidi yang di anggap tidak tepat sasaran,memangkas belanja negara untuk hal-hal yang  belum  mendesak  dan menambah utang.

Upaya tersebut harus di lakukan oleh pemerintah supaya kas negara tetap ada uangnya untuk membayar anggaran rutin dan untuk menjaga defisit anggaran tidak berada di atas tiga persen Produk domestik bruto, sesuai dengan amanat UU.

Pertanyaan yang muncul  adalah kenapa belanja negara  lebih besar dari realisasi penerimaan negara ?  selain dari kondisi ekonomi global yang melemah yang salah satunya di sebabkan pelemahan harga komoditas  (migas,batu bara,sawit, karet dll) yang akhirnya membuat penerimaan negaramenurun, yang paling mengemuka adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang di naikkan sangat signifikan. Di banding pemerintahan Presiden SBY,anggaran  infrastuktur di naikkan lebih dari dua kali lipat.

Kenapa anggaran infrastruktur di naikkan ? Infrastruktur adalah salah satu syarat untuk menjadi negara maju,mendorong pembangunan, mengurangi kesenjangan antar daerah, menciptakan kantong-kantong ekonomi baru dan  mengurangi kemiskinan dan pengangguran . Tanpa infrastruktur yang memadai mustahil Indonesia bisa menjadi negara maju, mustahil pertumbuhan ekonomi  bisa tumbuh di atas  tujuh persen, mustahil target investasi tercapai.  

Harus di akui, bahwa  salah satu penghambat pembangunan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur .Pembangkit listrik, jalan,pelabuhan,bandara di Indonesia semuanya kurang dan tidak memadai.Hal itu membuat biaya logistik menjadi tinggi dan berimbas  kepada daya saing Indonesia menjadi rendah.

APBN 2017

 UU APBN 2017 pada tanggal 26 Oktober 2016 sudah di sahkan oleh DPR-RI di mana pos belanja negara di sepakati  lebih besar dari pendapatan negara .Artinya terjadi defisit anggaran yang sudah di rencanakan oleh pemerintah. Menurut Menteri Sri Mulyani besaran belanja negara merupakan cerminan dari kebijakan APBN yang ekpansif, di mana  defisit memang di rancang secara cermat untuk meningkatkan pembangunan lewat proyek infrastruktur.Cek APBN 2017  di http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.APBN adalah instrument untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi , meningkatkan pendapatan nasional dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Merancang APBN yang presisi  dan kredibel tentu bukanlah pekerjaan mudah, di tengah ketidak pastian ekonomi global yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi nasional .Tentu di perlukan seorang yang betul-betul ahli dan berpengalaman, sehingga kejadian-kejadian sebelumnya seperti perencanaan pendapatan dan belanja  negara  yang tidak tepat,pemangkasan anggaran hingga shortfall pajak bisa di hindari.

Cita-cita pemerintah dan partisipasi masyarakat

Ketika Indonesia mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju  dan melakukan kebijakan  yang tepat untuk kemakmuran rakyat yang di wujudkan dengan perencanaan yang presisi dan kredibel lewat APBN 2017 serta di rencanakan dan di jalankan oleh seorang yang teruji di bidangnya , akankah kita sebagai masyarakat tidak mendukungnya ?tentu tidak.

Sepatutnyalah kita sebagai masyarakat mendukung, membantu dan menyukseskan program-program pemerintah yang tertuang dalam APBN tersebut.lantas bagaimana bentuk dukungan dan bantuan kita terhadap pemerintah ? ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ,diantaranya adalah :

1.       Berbaik sangka terhadap program – program yang di lakukan pemerintah, bahwa tidak mungkin pemerintah akan menjerumuskan rakyatnya, segala sesuatu yang di lakukan pemerintah pasti untuk kemakmuran rakyat. Ketika pemerintah mencabut subsidi BBM premium misalnya mungkin ada dampak yang timbul kepada masyarakat seperti kenaikan harga, tetapi untuk skala yang lebih luas dan jangka panjang masyarakat akan di untungkan dengan infrastruktur yang cukup dan memadai. Contoh dana subsidi BBM bisa di alihkan untuk membangun pembangkit tenaga listrik baru, sehingga tidak terjadi lagi pemadaman listrik bergilir dan terjadi investasi di Indonesia  seperti membangun pabrik  karena pasokan listrik mencukupi.Adanya pabrik  akan menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat di sekitar pabrik.

2.       Melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara secara konsisten dan tepat waktu. Contoh membayar pajak , karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.

3.       Menolak segala paham yang bertentangan dengan UUD  dan Pancasila yang menyebabkan perpecahan dan menimbulkan kekacauan,dan pada akhirnya merugikan masyarakat. Contoh paham terorisme seperti peristiwa bom Bali yang kemudian menyebabkan investasi  dan pariwisata di provinsi itu mandek,sehingga tercipta perlambatan ekonomi.

4.       Dan lain- lain

Kalau tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka segala program pemerintah akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan cita-cita untuk menjadi negara maju selangkah demi selangkah akan bisa di wujudkan.

Selamat berjuang pemerintah Indonesia ,untuk infrastruktur yang lebih baik dan APBN 2017 yang lebih kredibel.kami mendukungmu !